Catatan Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia Pshk Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level four adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan inside BPK RI maupun masyarakat. Pada rapat terbatas melalui video conference awal pekan ini, Jokowi meminta seluruh elemen masyarakat fokus mengurangi mobilitas antardaerah.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah secara nyata menimbulkan dampak luar biasa signifikan yang telah memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dari seluruh masyarakat di dunia, bahkan telah merenggut jutaan nyawa masyarakat dunia termasuk rakyat Indonesia. Keberlangsungan pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Untuk itu diperlukan gotong royong dari seluruh otoritas di bidang perekonomian dan sektor keuangan dalam menghadapi ancaman yang sangat nyata tersebut,” tegas Sri Mulyani yang membacakan keterangan Presiden/Pemerintah. Pada tanggal thirteen Maret 2020, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu , perubahan alokasi, dan penggunaan APBD termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagi desa-desa yang tidak memiliki akses web sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara online, dapat melakukan pelaporan prioritas penggunaan dana desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional. Warga desa mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana desa berdasarkan knowledge Daftar Situs Judi Slot Terpercaya 2021 dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai discussion board diskusi. Belum lama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. [newline]Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.

Jokowi mengklaim Perppu baru tersebut memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu diterbitkan sebagai langkah kebijakan cepat pemerintah agar situasi resesi ekonomi bisa ditanggulangi akibat wabah penyakit Covid-19 ini yang meliputi kebijakan keuangan negara dan kebijakan di sektor keuangan. “Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden , peraturan pemerintah hingga keputusan presiden . Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020. [newline]Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19. Selain perubahan dalam Pasal four, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.

Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemiCorona Virus Disease 2019(COVID-19) termasuk didalamnya dana desa. Lebih lanjut Pemerintah juga memberikan keringanan kepada pelaku usaha dengan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memfasilitasi pembebasan atau keringanan bea masuk terhadap barang impor dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perubahan barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk serta perubahan barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan Pasal 25 ayat jo. Pasal 26 ayat Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut Jokowi, pandemi corona tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat, tapi juga membawa implikasi ekonomi yang luas, sehingga banyak negara menemui tantangan berat.

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu a quo juga tidak dapat dijadikan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, Constitutional dictatorship menjadi tidak bisa dibenarkan apabila produk-produk hukum yang dihasilkan malah membangun kekuasaan otoriter dan tidak terdapat check and balances untuk melindungi masyarakat. Salah satu mekanisme examine and balances yakni dengan adanya tanggung jawab secara hukum bagi pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya.