Indonesia Go.id

Jangan sampai kekuasaan eksklusif yang dimiliki pemerintah melalui Emergency Power tidak ditujukan untuk mengembalikan situasi ke kondisi regular, melainkan menjadi alat “represif” untuk memuluskan kepentingan politis yang tentu saja akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan emergency energy akan mengesampingkan konstitusi demi efektifitas penyelesaian kondisi darurat, akan tetapi perlu ada restriksi agar kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak digunakan sebebas-bebasnya. “Dan dalam menetapkan harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat,” bunyi Keppres tersebut. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharap berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab covid-19 belum sepenuhnya sirna. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu.

Selain seruan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan PSBB mulai menerapkan kebijakan itu. Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan sudah ada 29 wilayah yang menerapkan PSBB yang terdiri atas 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan standing kedaruratan daerah kepada kepala daerah.

Tim kajian juga harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Seteah itu, tim kajian juga ditugaskan memberi rekomendasi kepada Menteri Kesehatan. Kontras menilai alur yang berbelit-belit hanya membuat penanganan virus corona lambat atas nama administrasi.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Untuk diketahui, bagi pabrikan rokok yang ingin mendapatkan penundaan pembayaran cukai 90 hari, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, mengajukan permohonan perubahan surat keputusan atau SKEP Penundaan. Kemudian, memperbarui jaminan dalam hal belum mencakup 90 hari dan belum mencantumkan perubahan SKEP Penundaan. Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar keputusannya adalah pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, isu politik, ekonomi, dan lainnya. Prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Kedua pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat PP 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP eight tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Pemerintah Mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona covid-19. Salah satunya dengan menganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pendemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDes.

Para ASN mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan staf, dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi. Anggaran memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalangi. Untuk Daftar Situs Judi Slot Terpercaya 2021 mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat , Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. “Seluruh kebijakan dalam UU No. 2 Tahun 2020, terutama kebijakan dalam keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada perhitungan dan menggunakan knowledge faktual dampak dari ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara akibat terpaparnya Indonesia dengan Covid-19. Perhitungan, perlu upaya penyelamatan masyarakat yang harus dilakukan secara sangat cepat dengan penyiapan bantuan biaya kesehatan dan dukungan bantuan sosial serta mendukung ekonomi untuk memenuhi kehidupan dan juga bantuan bagi dunia usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah,” urai Sri Mulyani kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman.